Pelabuhan Buana Reja Resmi Kelola Terminal Satui, Investasi Capai Rp463 Miliar

Warta Ekonomi,quickq. Jakarta -

Anak Usaha PT ABM Investama Tbk (ABMM), PT Pelabuhan Buana Reja mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub). Pihaknya resmi ditunjuk sebagai pengelola jasa kepelabuhanan di Terminal Umum Pelabuhan Satui, Kalimantan Selatan.

Penunjukan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 125 Tahun 2024. PT Pelabuhan Buana Reja ditetapkan melalui kebijakan tersebut sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Terminal Satui. Adapun Terminal Satui memiliki posisi strategis dalam mendukung logistik dan industri pertambangan di Kalimantan Selatan.

Baca Juga: DPR Ungkap Dugaan Potongan Ojol Capai 50%, DPR Minta Kemenhub Turun Tangan

Direktur Pelabuhan Buana Reja, Donny Indrasworo, menyampaikan bahwa pihaknya akan mengelola fasilitas tersebut sesuai peraturan dan dengan komitmen tinggi terhadap efisiensi logistik nasional.

"Penunjukan ini merupakan amanah besar yang kami sambut dengan penuh komitmen. Pelabuhan Satui memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang logistik pertambangan dan industri di Kalimantan Selatan," ujar Donny, dilansir Sabtu (31/5).

Peresmian perjanjian konsesi dilakukan pada 15 Mei 2025. Dalam kesepakatan tersebut, nilai investasi yang digelontorkan mencapai Rp463 miliar dengan fee konsesi sebesar 5% dari pendapatan kotor, dan masa konsesi selama 28 tahun.

Sebelumnya, pelabuhan ini digunakan oleh PT Tunas Inti Abadi. Kini, PT Pelabuhan Buana Reja akan mengelola pelabuhan tersebut dalam rangka optimalisasi aset dan pelayanan publik.

Direktur ABMM, Feriwan Sinatra, menyebut bahwa konsesi ini menjadi langkah strategis bagi grup dalam memperkuat kontribusi di sektormining value chain(MVC) nasional.

"Konsesi ini menjadi momentum strategis bagi grup kami dalam menghadapi tantangan masa depan dan meningkatkan konektivitas logistik nasional," ungkap Feriwan.

Baca Juga: Lewat Right Issue, Emiten Logistik Habco (HATM) Incar Dana Segar hingga Rp537 Miliar

Langkah ini dinilai sebagai bentuk sinergi konkret antara pemerintah dan sektor swasta dalam menciptakan sistem logistik nasional yang efisien, kompetitif, dan berkelanjutan.